SAMARINDA, PROKOPIM – Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat, Kamius Junaidi, menghadiri High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Kalimantan Timur yang digelar di Aula Maratua Lantai 4, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, Jalan Gajah Mada 1, Samarinda, Jumat (6/3) pagi.
Pertemuan tersebut diikuti oleh perwakilan dari 10 kabupaten/kota se-Kalimantan Timur dengan mengangkat tema “Sinergi Menjaga Stabilitas Harga dan Mengakselerasi Digitalisasi Keuangan Daerah untuk Mewujudkan Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas.”
Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji, sementara Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud mengikuti kegiatan secara daring.
Dalam arahannya, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bergerak cepat melakukan langkah-langkah preventif untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah, terutama menjelang momen besar nasional seperti Ramadan dan Idulfitri.
Ia juga menginstruksikan seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Kalimantan Timur untuk memperkuat koordinasi dalam memantau ketersediaan stok pangan serta mempercepat digitalisasi sistem keuangan daerah.
Menurutnya, pengendalian inflasi tidak dapat dilakukan secara parsial. Distribusi bahan pokok harus dipastikan berjalan lancar hingga ke wilayah pelosok agar tidak terjadi lonjakan harga yang dapat membebani masyarakat.
“Melalui forum ini, saya berharap seluruh pemerintah daerah dapat terus berkoordinasi dan memastikan ketersediaan pasokan pangan. Stabilitas harga harus terjaga agar tetap terjangkau oleh masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah,” ujar Rudy Mas’ud.
Selain membahas pengendalian inflasi, pertemuan ini juga menyoroti peran strategis TP2DD dalam mendorong transformasi digital di daerah. Digitalisasi dinilai menjadi langkah penting untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus memperkuat transparansi dalam pelayanan publik.
Beberapa poin penting dalam percepatan transformasi digital yang dibahas antara lain efisiensi transaksi melalui pemanfaatan sistem pembayaran digital, peningkatan transparansi tata kelola keuangan daerah melalui sistem terintegrasi, serta penguatan ekosistem ekonomi digital melalui peningkatan literasi keuangan masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut juga disinggung mengenai dampak kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur yang diproyeksikan akan mendorong percepatan dinamika ekonomi di wilayah ini.
Pemerintah daerah diharapkan mampu beradaptasi dan mempersiapkan diri agar dapat berperan sebagai mitra strategis dalam mendukung pembangunan IKN.
“Dengan adanya IKN, kita harus mampu menjaga stabilitas ekonomi daerah sekaligus memperkuat transformasi digital agar pembangunan berjalan seimbang dan berkelanjutan,” tegasnya.
Melalui sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, Kalimantan Timur diharapkan tidak hanya menjadi penonton dalam perkembangan IKN, tetapi juga mampu memperkuat ketahanan pangan serta membangun sistem ekonomi digital yang maju dan berdaya saing.
Sementara itu, Plh. Sekda Kutai Barat Kamius Junaidi menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Kutai Barat mendukung penuh langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam pengendalian inflasi serta percepatan digitalisasi keuangan daerah. Ia menegaskan bahwa Pemkab Kutai Barat melalui OPD teknis terus melakukan berbagai upaya strategis dalam penguatan peran TPID dan TP2DD di daerah.
“Pemkab Kutai Barat berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah dalam menjaga stabilitas harga serta mendorong percepatan digitalisasi pelayanan dan transaksi keuangan daerah,” ujarnya. (KP36)
