SENDAWAR, Prokopim– Bupati Kutai Barat (Kubar) Frederick Edwin menegaskan pembangunan sumber daya manusia (sdm) menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah melalui pemerataan akses pendidikan berkualitas, peningkatan kompetensi tenaga pendidik, serta peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan.
Selain itu, pembangunan sdm juga diarahkan pada penguatan pengarusutamaan gender, ketahanan keluarga, dan pembentukan karakter masyarakat. Sebab, pembangunan manusia harus dimulai dari pendidikan serta akses terhadap layanan kesehatan yang memadai.
Hal tersebut disampaikan Bupati dalam Rapat Paripurna Mendengarkan Pidato Bupati dalam rangka HUT ke-27 Kabupaten Kutai Barat Tahun 2026, di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Kubar, Rabu (4/11/2026).
Frederick menyebutkan, capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kutai Barat pada 2025 mencapai 75,38. Angka tersebut mencerminkan perkembangan positif pada tiga dimensi dasar pembangunan manusia, yakni kesehatan, pendidikan dan standar hidup layak.
Pada dimensi kesehatan, Usia Harapan Hidup (UHH) tercatat sebesar 74,23 tahun. Capaian ini mengindikasikan akses terhadap gizi dan kualitas layanan kesehatan yang cukup memadai. Meski demikian, pemerintah daerah tetap perlu meningkatkan pemerataan akses pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat.
Sementara pada dimensi pendidikan, pemerintah daerah menargetkan peningkatan partisipasi anak usia sekolah secara menyeluruh. Frederick menegaskan tidak boleh ada anak Kutai Barat yang tertinggal dalam memperoleh hak pendidikan dasar.
Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) tercatat 13,4 tahun, sedangkan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) mencapai 9,01 tahun. Capaian tersebut menunjukkan masyarakat Kutai Barat memiliki akses terhadap fasilitas pendidikan hingga jenjang pendidikan dasar dan menengah.
Adapun pada dimensi standar hidup layak, pengeluaran riil per kapita masyarakat tercatat sebesar Rp229,65 juta per tahun. Angka ini menggambarkan daya beli masyarakat yang menjadi salah satu indikator kesejahteraan.
Namun, Frederick mengingatkan stabilitas ekonomi Kubar masih dipengaruhi rantai pasok dan dinamika geopolitik global. Hal ini tidak terlepas dari struktur ekonomi daerah yang masih ditopang sektor ekstraktif, terutama batu bara dan perkebunan kelapa sawit (CPO).
Menurutnya, kedua komoditas tersebut sangat bergantung pada kondisi pasar global yang berada di luar kendali pemerintah daerah. Konflik bersenjata, embargo ekonomi hingga perang dagang antarnegara maju dapat berdampak langsung terhadap fluktuasi harga komoditas.
Di sisi lain, daya beli masyarakat juga menghadapi tekanan inflasi akibat kenaikan harga bahan bakar, biaya produksi, serta gangguan pasokan barang.
“Tingkat inflasi daerah kita targetkan dapat diturunkan menjadi 3,4 persen pada 2027 mendatang, dari angka saat ini sebesar 3,98 persen,”ungkapnya.
Untuk itu, diperlukan kebijakan yang mampu mendukung transformasi ekonomi, tidak hanya di Kabupaten Kubar, tetapi juga di Provinsi Kaltim secara menyeluruh.
Frederick menegaskan, tantangan ke depan adalah memperkuat perekonomian lokal agar tidak terus bergantung pada sumber daya alam yang tidak terbarukan, melainkan beralih menuju ekonomi yang lebih berkelanjutan.
Sejumlah sektor potensial yang perlu dikembangkan antara lain komoditas perkebunan seperti karet, kopi, kakao, lada dan sawit, serta pengembangan industri oleopangan, oleokimia, bioavtur, energi baru terbarukan, panel surya, hilirisasi pasir silika, farmasi, obat herbal hingga pariwisata berkelanjutan.
Transformasi ekonomi tersebut perlu didukung peningkatan infrastruktur, penguatan akses pasar, serta pelatihan keterampilan bagi tenaga kerja lokal agar mampu menjawab tantangan dan dinamika perekonomian ke depan.
Dengan langkah tersebut, diharapkan pembangunan Kubar tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. (KP17/KP6)
