SENDAWAR, Prokopim-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Barat (Kubar) terus mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi potensi unggulan daerah, mulai dari pertanian, perikanan, industri, investasi, pariwisata, UMKM hingga ekonomi kreatif.
Hal tersebut disampaikan Bupati Kubar Frederick Edwin dalam Rapat Paripurna Mendengarkan Pidato Bupati dalam rangka HUT ke-27 Kabupaten Kubar Tahun 2026, di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Kubar, Rabu (4/11/2026).
Frederick menyampaikan, berdasarkan data BPS, pertumbuhan ekonomi Kubar pada Semester I 2026 mencapai 3,83 persen, ditopang sektor pertanian, transportasi, perdagangan, akomodasi dan makan minum, serta jasa lainnya. Sementara sektor pertambangan yang berkontribusi 40,77 persen terhadap PDRB hanya tumbuh 1,25 persen pada Triwulan II 2026, salah satunya dipengaruhi kebijakan RKAB batu bara dari pemerintah pusat.
Tantangan lainnya adalah penurunan investasi dan penyesuaian belanja pemerintah. Selain itu, Dana Bagi Hasil (DBH) Kubar mengalami penurunan dari Rp2,95 triliun pada 2025 menjadi Rp2,22 triliun pada 2026 dan Rp2,11 triliun pada 2027. Kondisi ini menuntut pemerintah daerah mengoptimalkan sumber pendapatan serta memprioritaskan anggaran pembangunan sesuai RPJMD 2025-2029.
Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pengentasan kemiskinan menjadi perhatian utama. Angka kemiskinan pada 2025 turun menjadi 8,72 persen dari 9,56 persen pada 2024, dengan target penurunan menjadi 5,03 persen pada 2030.
Di sektor pertanian, produksi tanaman pangan pada 2025 meningkat 4,49 persen, dengan target 5 persen pada 2026 dan 5,1 persen pada 2027. Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp214,78 miliar untuk pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur serta penyediaan sarana produksi pertanian.
Selain itu, bantuan pertanian diberikan kepada 172 kepala keluarga penerima sasaran penghapusan kemiskinan ekstrem (P3KE) Desil 1 berupa 44.720 bibit sawit unggul, 20.780 kilogram pupuk, 1.032 liter racun rumput, 184 unit alat semprot dan penyiapan lahan seluas 64 hektare di lima kampung.
Sementara sektor perikanan mencatat produksi budidaya 2.896 ton pada 2025, melampaui target 2.800 ton. Pengembangan dilakukan melalui bantuan mesin ketinting, perahu fiber, bibit ikan dan pembangunan kolam bagi kelompok pembudidaya. Konsumsi ikan masyarakat juga mencapai 42,19 kilogram per kapita per tahun.
Penguatan ketahanan pangan dilakukan melalui peningkatan kualitas konsumsi pangan, penyediaan cadangan pangan, pembangunan dan rehabilitasi lumbung serta gudang pangan, disertai operasi pasar untuk menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi.
Di bidang industri, jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) meningkat dari 2.244 unit pada 2024 menjadi 2.264 unit pada 2025, dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 3.559 orang. Pemerintah terus mendorong pembinaan, fasilitasi usaha, akses permodalan, inovasi teknologi dan perluasan pemasaran.
Capaian investasi juga melampaui target. Dari target Rp6,8 triliun pada 2026, realisasi investasi PMA dan PMDN hingga Triwulan III mencapai Rp7,98 triliun atau 117,43 persen, melalui 1.215 proyek dengan penyerapan 1.892 tenaga kerja Indonesia dan enam tenaga kerja asing.
Untuk mendukung percepatan investasi, pemerintah mendorong penyelesaian RTRW dan RDTR, penyediaan lahan siap investasi serta penyusunan Investment Project Ready to Offer (IPRO) sebagai bahan promosi kepada calon investor.
Frederick juga menekankan pentingnya peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja agar masyarakat Kubar menjadi tuan rumah di daerah sendiri. Pengembangan ekonomi berbasis pariwisata, UMKM dan ekonomi kreatif turut diperkuat melalui peningkatan destinasi wisata, festival budaya, pelatihan, bantuan peralatan usaha, digitalisasi dan perluasan akses permodalan.
Selain itu, promosi produk unggulan daerah terus dilakukan melalui pameran dan misi dagang di tingkat nasional maupun internasional guna membuka peluang kemitraan dan memperluas pasar.
Melalui berbagai program tersebut, Pemkab Kubar berupaya memperkuat perekonomian daerah, meningkatkan kesempatan kerja, menekan kemiskinan serta memastikan hasil pembangunan dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat. (KP17/KP6)
