SENDAWAR, Prokopim- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Barat (Kubar) terus memperkuat pembangunan infrastruktur secara berkelanjutan melalui peningkatan konektivitas jalan dan jembatan, pemerataan layanan air bersih, sanitasi, listrik, internet hingga kawasan permukiman.
Hal tersebut disampaikan Bupati Kubar Frederick Edwin dalam Rapat Paripurna Mendengarkan Pidato Bupati dalam rangka HUT ke-27 Kabupaten Kubar Tahun 2026, di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Kubar, Rabu (4/11/2026).
Frederick mengatakan, ketersediaan infrastruktur berkualitas menjadi faktor penting dalam meningkatkan produktivitas masyarakat, daya saing daerah serta kemudahan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Pembangunan juga harus berjalan selaras dengan kelestarian lingkungan dan ketangguhan daerah.
Capaian Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) Kubar meningkat dari 60,52 persen pada 2024 menjadi 64,80 persen pada 2025. Meski menunjukkan perbaikan, pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan infrastruktur.
Salah satu prioritas adalah pembangunan Jembatan Aji Tullur Jejangkat (ATJ) yang menghubungkan Kubar dengan Kutai Kartanegara (Kukar), termasuk pengembangan jalan dari ujung jembatan hingga batas Kukar di Kota Bangun. Persiapan pembangunan jembatan telah berjalan sepanjang 2026 dan ditargetkan memasuki tahap tender pada akhir tahun ini.
Sementara itu, tingkat kemantapan jalan kabupaten mencapai 73,26 persen dari total panjang 1.523,45 kilometer. Rinciannya, kondisi mantap 56 persen, sedang 10,26 persen, rusak ringan 7 persen, serta rusak berat atau masih berupa jalan tanah 26,74 persen.
Penanganan jalan menjadi perhatian khusus, termasuk dampak kendaraan yang melebihi kapasitas dan dimensi atau Over Dimension Over Load (ODOL). Pemkab Kubar juga berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Balikpapan untuk mempercepat penanganan sejumlah ruas jalan nasional di kawasan perkotaan Sendawar pada 2027.
Pada 2025, pemerintah daerah telah menangani jalan sepanjang 110 kilometer dan tiga unit jembatan. Tahun 2026 ditargetkan penanganan sekitar 101,5 kilometer jalan serta dua unit jembatan. Adapun pada 2027 direncanakan pembangunan jalan sepanjang 120 kilometer dan delapan unit jembatan dengan pagu anggaran Rp1,2 triliun, termasuk penyelesaian Jembatan ATJ.
Selain konektivitas jalan, peningkatan layanan air bersih juga menjadi perhatian. Saat ini, akses air minum layak mencapai 63,86 persen, terdiri atas 39,56 persen melalui PDAM dan 24,3 persen melalui SPAM perdesaan.
Menghadapi kekeringan yang berdampak pada operasional PDAM Muara Nayan di wilayah Jempang dan sekitarnya, pemerintah daerah melalui Dinas PUPR dan PDAM secara berkala menyalurkan air bersih kepada masyarakat terdampak. Pembangunan, optimalisasi dan perluasan jaringan SPAM juga dilaksanakan pada 2026 hingga 2027.
Di bidang sanitasi, persentase sampah yang tertangani mencapai 43,23 persen. Peningkatan layanan dilakukan melalui optimalisasi TPA Belaw, pembangunan TPST, penambahan armada angkutan serta pembenahan sistem pengelolaan sampah. Sementara cakupan sanitasi layak mencapai 76,94 persen dengan mengoptimalkan pelayanan IPLT Sendawar.
Pembangunan fasilitas umum juga menjadi prioritas melalui kontrak tahun jamak, antara lain pembangunan Kristen Center dan Gereja Katolik Linggang Bigung. Pada sektor transportasi, pemerintah daerah merencanakan pembangunan Pelabuhan Royoq pada 2027 untuk mengoptimalkan transportasi sungai dan danau sekaligus mendukung perdagangan serta distribusi logistik.
Dalam peningkatan kualitas perumahan dan permukiman, pada 2025 telah diberikan subsidi pembangunan 55 unit rumah dan renovasi 236 unit. Tahun 2026, pembangunan rumah baru sebanyak tiga unit dan renovasi 157 unit. Selain itu, dibangun 21 unit rumah bagi korban bencana di Kampung Tering Lama Ulu, Tering Lama, Tering Baru, Muara Beloan dan Benggeris, serta renovasi 49 unit rumah korban bencana.
Pada sektor kelistrikan, kampung dan kelurahan yang telah teraliri listrik PLN meningkat dari 87 persen atau 164 kampung/kelurahan pada 2025 menjadi 89,17 persen atau 173 kampung. Masih terdapat 21 kampung di tujuh kecamatan yang belum teraliri listrik. Pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan PLN untuk mempercepat penyediaan jaringan dan tiang listrik.
Sementara itu, layanan jaringan internet telah menjangkau 53 persen atau 103 kampung/kelurahan. Sebanyak 45 kampung atau 23 persen masih memiliki jaringan lemah, sedangkan 46 kampung atau 24 persen masih berada di wilayah blank spot.
Untuk mengatasi kondisi tersebut, pemerintah daerah terus mendorong penyediaan akses internet dan pembangunan BTS (Base Transceiver Station) di 46 kampung yang tersebar pada 12 kecamatan melalui koordinasi intensif dengan kementerian terkait.
Frederick menegaskan, pemerataan pembangunan infrastruktur menjadi bagian penting dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong kemajuan Kubar secara berkelanjutan. (KP17/KP6)
