SENDAWAR, Prokopim-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Barat (Kubar) terus memperkuat kemampuan daerah dalam menghadapi ancaman bencana, khususnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang dipengaruhi perubahan iklim dan cuaca ekstrem.
Hal tersebut disampaikan Bupati Kubar Frederick Edwin dalam Rapat Paripurna Mendengarkan Pidato Bupati dalam rangka HUT ke-27 Kabupaten Kubar Tahun 2026, di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Kubar, Rabu (4/11/2026).
Frederick menyampaikan, perubahan iklim global menyebabkan pola cuaca semakin sulit diprediksi. Fenomena El Nino yang memicu kekeringan ekstrem dan La Nina dengan curah hujan tinggi berpotensi menimbulkan kekurangan air bersih, mengganggu produktivitas pertanian, serta meningkatkan risiko banjir dan karhutla.
Di Kabupaten Kubar, tercatat 225 titik kejadian karhutla dengan luas area terdampak mencapai 7.483,38 hektare. Kecamatan Barong Tongkok menjadi wilayah dengan frekuensi kebakaran tertinggi sebanyak 74 kejadian, disusul Kecamatan Damai sebanyak 59 kejadian. Sementara itu, Kecamatan Jempang mencatat luas lahan terbakar terbesar mencapai 5.392,43 hektare.
Bupati menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan karhutla, mulai dari BPBD Kubar, Kodim 0912 Kubar, Polres Kubar, Polsek, KPHP, Manggala Agni, pemadam kebakaran kecamatan, Masyarakat Peduli Api (MPA), hingga masyarakat kampung dan relawan.
Melalui BPBD, Pemkab Kubar juga menerapkan strategi penanganan darurat secara terpadu lintas sektor. Upaya tersebut meliputi respons cepat melalui layanan darurat 112 sebagai pusat pengendalian operasi (Pusdalops), pemadaman darat terpadu dengan melibatkan tim reaksi cepat gabungan, serta penguatan sarana dan prasarana penanganan bencana di tingkat kecamatan.
Dukungan peralatan yang disalurkan ke 16 kecamatan mencakup mobil slip-on, motor trail, tandon air berkapasitas 5.000 liter, dan pompa portabel. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat waktu respons petugas dalam menangani kejadian di lapangan.
Selain itu, pemerintah daerah mengaktifkan patroli dan edukasi masyarakat melalui Kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA), termasuk pemantauan titik api serta sosialisasi pencegahan pembukaan lahan dengan cara membakar.
Frederick menegaskan, pembangunan daerah pada akhirnya bertujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Karena itu, diperlukan komitmen dan kerja sama seluruh elemen masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan. (KP17/KP6)
