KUTAI BARAT, PROKOPIM – Pemerintah Kabupaten Kutai Barat terus mendorong penguatan sinergi antara program pembangunan daerah dengan program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR). Langkah ini dinilai penting agar kontribusi dunia usaha semakin tepat sasaran dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
Wakil Bupati Kutai Barat H. Nanang Adriani mengatakan, sinkronisasi antara pemerintah daerah dan perusahaan perlu terus diperkuat sehingga pelaksanaan program CSR dapat berjalan searah dengan prioritas pembangunan daerah.
Menurutnya, sinergi tersebut diperlukan agar program pembangunan tidak berjalan tumpang tindih. Dengan koordinasi yang lebih baik, dukungan dunia usaha diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih optimal.
“Program CSR harus kita sinkronkan dengan program pemerintah daerah. Jangan sampai ada kegiatan yang tumpang tindih, sementara di sisi lain masih ada kebutuhan masyarakat yang belum tersentuh,” ujarnya.
Melalui Akselerasi Kinerja CSR Kutai Barat 2026–2027, Pemkab Kutai Barat mendorong terbentuknya pola kemitraan yang lebih terarah, terukur dan berkelanjutan antara pemerintah daerah dengan dunia usaha.
Nanang menegaskan, CSR tidak semestinya hanya dipandang sebagai bentuk bantuan sesaat, tetapi harus diarahkan menjadi bagian dari investasi sosial yang mampu memberikan dampak jangka panjang terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Yang kita harapkan bukan sekadar bantuan, tetapi bagaimana CSR ini benar-benar memberikan dampak dan menjadi bagian dari pembangunan yang berkelanjutan,” tambahnya.
Kegiatan tersebut kemudian secara resmi dibuka oleh Bupati Kutai Barat Frederick Edwin. Dalam kesempatan itu, pemerintah daerah berharap kolaborasi dengan dunia usaha semakin kuat, sehingga berbagai potensi dan sumber daya yang dimiliki dapat diarahkan untuk mendukung percepatan pembangunan daerah.
Penguatan kemitraan pemerintah dan dunia usaha diharapkan mampu menghadirkan program CSR yang lebih terencana, tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat, sekaligus mendukung terwujudnya Kutai Barat yang semakin sejahtera, aman, adil, merata dan beradat.(KP36)
