KUTAI BARAT, PROKOPIM – Pemerintah Kabupaten Kutai Barat mendorong penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan dunia usaha melalui akselerasi kinerja Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) tahun 2026-2027.
Hal tersebut menjadi fokus dalam kegiatan Akselerasi Kinerja CSR Kutai Barat 2026-2027 dalam Mewujudkan Integrasi Program Pemerintah dan Dunia Usaha yang Tepat Sasaran dan Berdampak Luas, yang dihadiri Bupati Kutai Barat Frederick Edwin, Wakil Bupati H. Nanang Adriani, jajaran kepala OPD teknis, Tim Fasilitasi TJSLP, Forum CSR, serta pimpinan perusahaan dan perbankan Se- Kutai Barat.
Kegiatan berlangsung di Ruang Diklat Lantai III Kantor Bupati Kutai Barat, Senin (22/10/2026).
Dalam arahannya, Bupati Frederick Edwin menegaskan bahwa CSR tidak seharusnya berjalan sendiri-sendiri, tetapi perlu diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
“Pentingnya transformasi kolaborasi dengan mengubah pola lama, di mana CSR berjalan sendiri-sendiri, menjadi pola terintegrasi yang sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD),” tegasnya.
Menurut Bupati, kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha menjadi bagian penting dalam mempercepat pembangunan di Kutai Barat. Karena itu, program CSR perlu diarahkan pada kebutuhan masyarakat dan isu strategis daerah.
Beberapa prioritas yang ditekankan meliputi penurunan stunting, pengentasan kemiskinan ekstrem, pemberdayaan UMKM lokal, serta pembangunan infrastruktur dasar.
Selain ketepatan sasaran, Bupati juga menekankan pentingnya transparansi dan pemetaan sebaran program CSR. Dengan pemanfaatan basis data spasial bersama, alokasi CSR diharapkan tidak terkonsentrasi pada wilayah tertentu, tetapi mampu menjangkau masyarakat dan wilayah yang masih membutuhkan perhatian.
“Investasi sosial yang berkelanjutan atau legacy jauh lebih bermakna dibandingkan sekadar branding seremonial,” ujarnya.
Bupati juga menginstruksikan perangkat daerah agar membuka ruang komunikasi seluas-luasnya dengan perusahaan serta memberikan pendampingan data yang diperlukan. Perusahaan, menurutnya, harus ditempatkan sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendukung pembangunan daerah.
Sementara itu, Plt. Asisten III Setkab Kutai Barat Mobilla menyampaikan bahwa pertemuan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat tanggung jawab sosial perusahaan sekaligus membangun warisan positif bagi masyarakat.
Ia menekankan pentingnya penyusunan program yang tepat sasaran, terukur, dan mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat Kutai Barat.(KP36)
