SENDAWAR, Prokopim-Wabup Kutai Barat (Kubar) Nanang Adriani menegaskan pentingnya sinergi antara aspirasi masyarakat dan kebijakan strategis daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027.
Hal tersebut disampaikan Wabup, saat membuka Forum Musrenbang Kubar 2026 dalam rangka penyusunan RKPD 2027, di Balai Auditorium Aji Tulur Jejangkat, Kantor Bupati Kubar, Barong Tongkok, Rabu (1/4/2026).
Wabup menyampaikan apresiasi atas terlaksananya tahapan perencanaan sebelumnya sehingga forum Musrenbang dapat menjadi ruang penyelarasan aspirasi masyarakat dengan arah kebijakan pembangunan daerah, sekaligus memastikan keterpaduan program pembangunan dengan kebijakan provinsi dan nasional.
“Forum ini adalah momentum pembuktian visi dan misi RPJMD kepada masyarakat. Dokumen RKPD yang sedang kita susun merupakan kontrak sosial antara pemerintah dan masyarakat Kutai Barat. Oleh karena itu, pemerintah harus mampu memberikan jawaban yang presisi terhadap isu strategis yang menjadi persoalan masyarakat,”tegasnya.
Wabup berharap Musrenbang RKPD 2027 mampu menghasilkan rumusan prioritas pembangunan yang realistis, terukur, dan selaras dengan arah pembangunan daerah guna mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pemerataan pembangunan antarwilayah.
Dalam arahannya, Wabup menekankan tema pembangunan Kubar 2027 yaitu Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan dan Pemenuhan Infrastruktur Pendukung Stabilitas Ekonomi serta Iklim Investasi yang Kondusif Berbasis Industri sebagai pijakan utama dalam penyusunan program prioritas.
Wabup juga mengingatkan seluruh perangkat daerah (PD) agar tidak lagi menyusun program yang bersifat “copy-paste” atau sekadar memenuhi kepentingan sektoral.“Setiap rupiah dalam APBD harus menjadi solusi yang tepat sasaran untuk menuntaskan lima isu krusial daerah,”ujarnya.
Selain itu, Wabup menegaskan bahwa Musrenbang bukan sekadar agenda formalitas tahunan, melainkan wadah strategis untuk menyelaraskan usulan masyarakat dari tingkat kampung dan kecamatan dengan tugas dan fungsi PD. Efektivitas perencanaan dan penganggaran menjadi hal mutlak mengingat keterbatasan anggaran di tengah tingginya harapan masyarakat.
Wabup juga menekankan pentingnya konsistensi perencanaan dengan dokumen jangka panjang daerah seperti RPJP, Renstra, dan Renja, serta mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui prioritas layanan dasar pendidikan dan kesehatan guna meningkatkan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Lebih lanjut, Wabup meminta agar program pemberdayaan ekonomi masyarakat benar-benar mampu menciptakan aktivitas ekonomi di kampung-kampung sebagai langkah konkret memutus rantai kemiskinan dan pengangguran.
Sementara itu, Plt Kepala BappedaLitbang Kubar Sulhendi menyampaikan apresiasi kepada masyarakat, DPRD, PD serta tim teknis atas komitmen dan kedisiplinan dalam mengimplementasikan Daftar Skala Prioritas melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
Menurutnya, penerapan sistem tersebut memastikan keterlacakan setiap usulan program sehingga proses perencanaan tetap partisipatif, terukur dan selaras dengan pagu indikatif serta kerangka logis pembangunan daerah. (KP6)
