SENDAWAR, Prokopim-Wabup Kutai Barat (Kubar) Nanang Adriani meminta seluruh Perangkat Daerah (PD) menjadi penjaga amanah dalam mengawal Daftar Skala Prioritas (DSP) pada penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kubar 2027.
Wabup menegaskan bahwa setiap usulan program harus mampu menjawab lima isu strategis daerah serta berkontribusi langsung terhadap 55 program unggulan yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Apabila tidak memenuhi kriteria tersebut, maka usulan diminta untuk dieliminasi.
“Saya minta saudara-saudara menjadi penjaga amanah dengan mengawal DSP ini dengan hati nurani. Jika sebuah usulan tidak mampu menjawab lima isu strategis dan tidak berkontribusi langsung kepada 55 program unggulan maka harus kita eliminasi,”tegas Wabup.
Hal tersebut disampaikannya, pada Forum Musrenbang Kubar 2026 dalam rangka penyusunan RKPD Kubar 2027, di Balai Auditorium Aji Tulur Jejangkat, Kantor Bupati Kubar, Barong Tongkok, Rabu (1/4/2026).
Wabup juga menekankan bahwa perencanaan pembangunan harus menjadi bukti nyata kehadiran pemerintah dalam menjawab kebutuhan masyarakat secara terarah dan terukur.
“Saya ingin perencanaan ini menjadi bukti bahwa pemerintah hadir dan bekerja dengan nyata,”ujarnya.
Wabup kembali mengingatkan kepada seluruh PD agar tidak ragu melakukan penajaman terhadap usulan yang dinilai kurang relevan agar program yang dirumuskan benar-benar tepat sasaran.
“Saya berharap Bapak dan Ibu tidak ragu untuk melakukan penajaman kembali terhadap usulan yang kurang relevan,”tambahnya.
Melalui forum ini, Pemkab Kubar memprioritaskan program-program yang berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia, penurunan angka kemiskinan, mendorong hilirisasi ekonomi, memperkuat konektivitas wilayah serta memperbaiki tata kelola pemerintahan secara berkelanjutan. (KP6)
