JAKARTA, Prokopim–Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Kubar) terus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur kelistrikan hingga ke wilayah pedalaman. Langkah ini menjadi bagian dari upaya bersama pemerintah daerah dan PT PLN (Persero) untuk memastikan seluruh kampung mendapatkan akses listrik secara merata.
General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (UID Kaltimra) M. Chaliq Fadli mengatakan, percepatan listrik desa merupakan bagian dari upaya mewujudkan cita-cita kemerdekaan, khususnya memastikan seluruh masyarakat mendapatkan akses energi listrik.
“Sudah 81 tahun Indonesia merdeka, dan masih ada desa yang belum teraliri listrik. Tahun 2025 masih ada 109 desa, dan pada 2026 ini tinggal 72 desa yang sama-sama kita usahakan untuk dapat kita listriki,”kata Chaliq dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Jaringan Listrik PLN pada Desa Belum Teraliri Listrik di Kaltim, di Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (14/9/2026).
Hingga Juni 2026, rasio desa berlistrik di Kaltim mencapai 93,06 persen. Angka tersebut meningkat signifikan dibandingkan 2020 yang masih berada di kisaran 78 persen.
Empat daerah telah mencapai 100 persen desa berlistrik, yakni Samarinda, Balikpapan, Bontang dan Penajam Paser Utara. Sementara enam kabupaten lainnya masih dalam proses penyelesaian, termasuk Kubar.
Kubar saat ini memiliki rasio desa berlistrik 89,18 persen. Kondisi geografis yang luas dan sebaran permukiman yang berjauhan membuat percepatan pembangunan jaringan listrik menjadi pekerjaan penting yang membutuhkan sinergi pemerintah daerah dan PLN.
Pada 2026, PLN menyiapkan pembangunan listrik desa di 105 lokasi di Kaltim. Program tersebut mencakup 36 desa baru dan perluasan jaringan pada 69 desa lama. Khusus Kutai Barat, terdapat 20 lokasi yang masuk program pembangunan listrik desa tahun ini.
Dari 105 lokasi tersebut, dua lokasi telah selesai. Penanaman tiang juga telah mencapai 100 persen pada 19 lokasi, sedangkan lokasi lainnya masih dalam tahap penggalian lubang, mobilisasi peralatan dan pekerjaan teknis. Seluruh pekerjaan ditargetkan selesai pada Maret 2027.
Chaliq menegaskan, keberhasilan program listrik desa membutuhkan dukungan pemerintah daerah. Sedikitnya ada lima hal yang perlu diperkuat, yakni penyelesaian perizinan lahan, penyediaan lahan untuk program 2027, kesiapan jalan dan jembatan, dukungan pemerintah kampung dan masyarakat, serta koordinasi dengan instansi vertikal dan pemegang izin kawasan.
Untuk wilayah yang sangat terpencil dan sulit dijangkau jaringan PLN, program 2027 juga disiapkan melalui pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) komunal.
“Kami sangat membutuhkan sinergi dan dukungan Bapak Ibu semua agar pelaksanaan pembangunan listrik desa ini dapat berjalan dengan lancar,”kata Chaliq.
Dalam rapat tersebut, PLN juga menjelaskan kondisi kelistrikan Kaltim yang dalam beberapa hari terakhir mengalami pemadaman bergilir. Kondisi itu dipengaruhi keterbatasan daya pada sistem interkoneksi kelistrikan Kalimantan.
Salah satu pembangkit PLN sedang menjalani pemeliharaan, sementara sejumlah pembangkit PLN maupun Independent Power Producer (IPP) mengalami gangguan. Kondisi tersebut membuat PLN harus melakukan pengaturan beban.
Pemadaman di sejumlah wilayah rata-rata berlangsung sekitar tiga jam per hari, terutama dalam tiga hari terakhir. Namun, kondisi mulai membaik seiring sejumlah pembangkit kembali masuk sistem.
“Kami berharap kondisi pemadaman sudah mulai berangsur berkurang karena beberapa pembangkit sudah mulai masuk sistem kembali. Mohon doanya supaya listrik ini bisa kembali pulih dan melayani masyarakat Kaltim dengan lebih baik,”pungkas Chaliq.
Bupati Kubar Frederick Edwin mengatakan, kondisi geografis menjadi salah satu tantangan utama dalam pemerataan akses listrik di daerahnya.
“Kabupaten Kubar memiliki luas sekitar 20.000 kilometer persegi yang terdiri atas 16 kecamatan, empat kelurahan dan 150 kampung,”kata Frederick.
Dalam kegiatan tersebut, Bupati Frederick Edwin didampingi Sekretaris Kabupaten Kubar Erik Vicktory, Plt Asisten II Suwito, Kabag SDA Andi Kristison, Kabag Hukum Adrianus Joni dan Kabag Prokopim Bertha Purwanicayanti.
Luas wilayah serta sebaran permukiman yang berjauhan, terutama di kawasan pedalaman, menjadi tantangan dalam penyediaan infrastruktur dasar, termasuk kelistrikan.
Hingga Juli 2026, rasio elektrifikasi Kabupaten Kubar tercatat 89,28 persen. Artinya, masih terdapat sekitar 10,72 persen wilayah yang belum menikmati akses listrik secara optimal.
Karena itu, Pemkab Kubar terus mendorong pembangunan jaringan sekaligus mendukung PLN dalam mengatasi berbagai kendala di lapangan.
Salah satu kebutuhan utama adalah dukungan akses jalan. Infrastruktur jalan sangat menentukan mobilisasi tiang, kabel dan material kelistrikan menuju kampung-kampung sasaran.
Dalam program pembangunan kelistrikan di Kubar, sejumlah kampung di lima kecamatan masuk dalam pekerjaan pembangunan jaringan. Program tersebut mencakup pembangunan Jaringan Tegangan Menengah (JTM) sepanjang 80,1 kilometer dan Jaringan Tegangan Rendah (JTR) sepanjang 47,34 kilometer.
Selain itu, disiapkan gardu dengan kapasitas total sekitar 1.500 kVA serta sambungan listrik baru bagi sekitar 1.100 pelanggan.
Frederick menyebutkan, pembangunan tersebut secara keseluruhan telah direalisasikan pada semester pertama 2026 dan saat ini tinggal menunggu jadwal peresmian.
Namun, pembangunan jaringan listrik di Kubar masih menghadapi sejumlah kendala. Selain kondisi geografis dan akses infrastruktur, persoalan pembebasan atau penggunaan lahan, konservasi serta perizinan dari perusahaan yang beroperasi di wilayah Kubar juga menjadi tantangan.
“Karena itu, sinergi antara pemerintah daerah, PLN, pemerintah kampung, masyarakat, perusahaan dan instansi terkait sangat diperlukan agar pembangunan jaringan listrik dapat berjalan lancar,”ujar Frederick. (KP6)
