JAKARTA, Prokopim-Pemerintah pusat bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) dan PLN memacu pemerataan akses listrik hingga ke pelosok. Targetnya tegas, seluruh desa di Kaltim teraliri listrik PLN paling lambat 2027, sejalan dengan program nasional yang menargetkan seluruh masyarakat Indonesia memperoleh akses listrik pada 2029.
Komitmen itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Jaringan Listrik PLN pada Desa Belum Teraliri Listrik di Kaltim, yang digelar di Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jalan H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Senin (14/9/2026).
Rapat tersebut dihadiri Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud bersama kepala daerah dan perwakilan pemerintah kabupaten/kota se-Kaltim. Hadir pula Bupati Kutai Barat (Kubar) Frederick Edwin, Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri, Wakil Bupati (Wabup) Kutai Timur Mahyunadi, Wabup Mahakam Ulu (Mahulu) Suhuk, Wakil Bupati Paser Ikhwan Antasari, serta Sekkab Berau Muhammad Said.
Dari jajaran Pemprov Kaltim hadir Kepala Biro Perekonomian Setprov Kaltim Iwan Darmawan, Kepala Dinas ESDM Bambang Arwanto, Kepala BKSDA M. Ari Wibawanto, Kepala Balai Taman Nasional Kutai Syaiful Bahri, dan GM PT PLN (Persero) UID Kaltimtara M. Chaliq Fadli.
Plt Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan, percepatan elektrifikasi membutuhkan kolaborasi seluruh pihak. Tidak hanya pemerintah pusat dan daerah, tetapi juga Kementerian Kehutanan, PLN, serta pemangku kepentingan lainnya.
“Ini tanggung jawab kita bersama. Tadi saya langsung menghubungi Dirut PLN. Kita tahu sebenarnya permasalahan yang ada di Kaltim,”ujar Tri.
Menurut dia, persoalan kelistrikan di Kaltim bukan sekadar membangun jaringan baru. Keandalan sistem yang sudah tersedia juga menjadi perhatian. Saat ini terdapat sekitar 100 megawatt (MW) daya listrik yang mengalami gangguan akibat sejumlah faktor, termasuk pemeliharaan dan gangguan operasional pembangkit.
“Kami upayakan seoptimal dan semampu kami untuk membantu percepatan kelistrikan yang ada di Kaltim,”tegasnya.
Tri juga menekankan program listrik desa sebagai salah satu prioritas pemerintah. Sepanjang 2026, pembangunan listrik desa telah diselesaikan di 1.516 lokasi di berbagai wilayah Indonesia.
Khusus Kaltim, pemerintah pusat meminta dukungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, terutama dalam mempercepat penyelesaian persoalan perizinan serta pemutakhiran data wilayah yang belum memperoleh layanan listrik secara memadai.
Persoalan perizinan menjadi salah satu tantangan karena pembangunan jaringan listrik di sejumlah lokasi harus melintasi kawasan hutan, taman nasional, kawasan konservasi hingga wilayah usaha dan lahan masyarakat.
“Harapan kita, pertama terkait dengan perizinan, mohon percepatan untuk dibantu. Kemudian yang kedua, ada data dan informasi dari PLN terkait dengan data yang belum terlistriki,”jelas Tri.
Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menegaskan, listrik bukan sekadar pembangunan infrastruktur. Akses energi merupakan bagian dari pemerataan pembangunan sekaligus pemenuhan hak dasar masyarakat.
“Target kami jelas, 2027 tidak ada lagi desa di Kalimantan Timur yang belum teraliri listrik oleh PLN. Hari ini bukan hanya persoalan teraliri, tetapi juga bagaimana memastikan keandalannya,”tegas Rudy.
Berdasarkan kondisi 2025, dari 1.038 desa di Kaltim masih terdapat 109 desa yang belum teraliri listrik PLN. Selain itu, sekitar 1.260 kilometer jaringan antardesa, dusun dan RT masih belum terlayani jaringan PLN. Sekitar 58 ribu kepala keluarga juga belum mendapatkan akses listrik PLN secara memadai.
Kondisi itu dinilai ironis mengingat Kaltim merupakan salah satu daerah yang dikenal sebagai lumbung energi nasional.
“Kita sudah merdeka 81 tahun, tetapi masih ada masyarakat yang belum memiliki listrik. Bagaimana kita mau menjadi negara maju?”kata Rudy.
Menurutnya, persoalan listrik juga berdampak langsung terhadap perekonomian dan investasi. Sejumlah kawasan industri dengan nilai investasi besar masih menghadapi gangguan akibat ketidakandalan pasokan listrik.
“Bukan hanya masyarakat yang terdampak. Industri juga terganggu. Mereka melakukan investasi puluhan triliun rupiah, membangun smelter, tetapi listriknya tidak ada,”ujarnya.
Sambil menunggu pembangunan jaringan PLN permanen, Pemprov Kaltim telah melakukan intervensi melalui program listrik mandiri, terutama di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T).
Program tersebut telah dilaksanakan di 13 desa dengan menjangkau sekitar 1.600 rumah dan fasilitas umum. Selain itu, dibangun 904 unit Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan total kapasitas sekitar 361 kWp, termasuk perluasan jaringan dan pembangunan gardu atau transformator.
Namun, Rudy menegaskan program tersebut hanya menjadi solusi sementara. Target akhirnya tetap menghadirkan listrik PLN yang permanen, andal dan berkelanjutan.
“Program ini adalah solusi sementara. Tujuan akhirnya tetap listrik PLN yang permanen, andal dan berkelanjutan,”jelasnya.
Rudy juga meminta penyelesaian pembangunan jaringan yang masih membutuhkan sekitar 1.000 kilometer. Kendala kawasan hutan dan perizinan diminta tidak menjadi penghambat berlarut-larut.
Termasuk pembangunan jaringan dan crossing tower di wilayah Mahulu yang membutuhkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
“Rapat ini jangan berhenti pada pembahasan, tetapi harus menghasilkan langkah-langkah strategis dan konkret,”katanya.
Selain jaringan PLN, Rudy membuka peluang pengembangan pembangkit listrik berbahan bakar gas untuk memperkuat keandalan sistem kelistrikan Kaltim. Pemprov Kaltim, kata dia, siap bersinergi apabila pengembangan tersebut diperlukan, termasuk dengan memanfaatkan potensi gas daerah.
“Kalau diperlukan, kami kepala daerah siap untuk membangun IPP berbahan bakar gas. Ini bisa menjadi salah satu solusi energi yang lebih bersih,”ujarnya.
Rudy menegaskan, Pemprov Kaltim siap membantu penyelesaian persoalan yang menjadi kewenangan daerah, termasuk penyediaan data dan titik koordinat desa yang membutuhkan akses listrik.
Dengan dukungan pemerintah kabupaten/kota, Kementerian ESDM, PLN dan seluruh pemangku kepentingan, Pemprov Kaltim optimistis target Kaltim 100 persen desa teraliri listrik PLN pada 2027 dapat diwujudkan.
“Kita pastikan tidak ada lagi masyarakat Kaltim yang tertinggal hanya karena belum mendapatkan akses listrik,”pungkas Rudy
Sementara itu, Bupati Kubar Frederick Edwin menyampaikan apresiasi kepada Kementerian ESDM atas perhatian dan dukungan terhadap pembangunan kelistrikan di Kubar.
Frederick berharap pembangunan listrik perdesaan dapat dilakukan secara menyeluruh sehingga seluruh masyarakat Kubar memperoleh akses energi yang layak dan berkeadilan.
“Kami Pemkab Kubar siap mendukung dan bersinergi dalam pembangunan listrik perdesaan sebagai bagian dari upaya menghadirkan energi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat hingga ke pelosok kampung,”kata Frederick.
Menurutnya, masih terdapat wilayah di Kubar yang belum terjangkau jaringan listrik. Sejumlah pemerintah kampung bahkan telah berinisiatif memenuhi kebutuhan listrik masyarakat secara mandiri melalui genset berkapasitas kecil maupun pembangkit listrik tenaga surya.
Frederick berharap percepatan pembangunan jaringan PLN dapat menjangkau wilayah-wilayah tersebut. Selain meningkatkan aktivitas ekonomi dan pelayanan dasar, ketersediaan listrik juga dinilai penting dalam mendukung keamanan dan ketertiban masyarakat.
“Semoga kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat, salah satu faktornya listrik, ini masih dapat terjaga dan aman,”ujarnya. (KP6)
