SENDAWAR, Prokopim-Pemkab Kutai Barat (Kubar) menegaskan komitmennya untuk memperkuat strategi pembangunan yang inklusif dan berkeadilan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.
Komitmen tersebut disampaikan Bupati Kubar Frederick Edwin melalui Asisten I Sekkab Kubar Nopandel, saat menyampaikan jawaban pemerintah atas pemandangan umum fraksi DPRD terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Kubar, Senin (22/6/2026).
Menurut Nopandel, pemerintah daerah terus berupaya memastikan hasil pembangunan dapat dirasakan seluruh masyarakat, baik yang berada di wilayah perkotaan maupun pedesaan. Karena itu, pembangunan diarahkan melalui pemerataan infrastruktur dan penguatan sektor-sektor ekonomi produktif.
Pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, irigasi, sarana transportasi, hingga jaringan telekomunikasi menjadi prioritas untuk memperkuat konektivitas wilayah serta membuka akses ekonomi masyarakat di daerah yang masih tertinggal.
Di sisi lain, pemerintah juga terus mendorong pengembangan potensi unggulan daerah melalui sektor pertanian, perikanan, pariwisata, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) serta peningkatan investasi yang mampu menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat lokal.
“Melalui strategi tersebut, hasil pembangunan diharapkan dapat dinikmati lebih merata oleh seluruh masyarakat Kubar sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan antarwilayah,”ujar Nopandel.
Dalam kesempatan itu, pemerintah juga memaparkan langkah-langkah untuk menekan angka kemiskinan dan pengangguran sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan perlindungan sosial bagi kelompok rentan, peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan serta pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal.
Sementara di bidang ketenagakerjaan, pemerintah berkomitmen memperluas kesempatan kerja melalui peningkatan investasi, pengembangan sektor unggulan, dukungan terhadap kewirausahaan serta pelatihan kerja yang sesuai kebutuhan dunia usaha dan industri.
Peningkatan kualitas SDM juga menjadi perhatian utama melalui pemerataan akses pendidikan, penguatan pendidikan vokasi, peningkatan kompetensi tenaga kerja, pengembangan keterampilan digital dan peningkatan kualitas layanan kesehatan.
Pemkab menilai keberhasilan program pembangunan membutuhkan dukungan berbagai pihak. Karena itu, kolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dunia usaha, lembaga pendidikan dan masyarakat akan terus diperkuat agar seluruh program berjalan efektif dan tepat sasaran.
Dengan berbagai langkah tersebut, pemerintah berharap pembangunan daerah dapat berlangsung lebih optimal, berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat. (KP6)
