SENDAWAR, Prokopim – Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat, Kamius Junaidi, memimpin langsung dan membuka Rapat Evaluasi Pelaksanaan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Kutai Barat yang dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, Rabu (3/6/2026) pagi.
Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan pelayanan publik terpadu sekaligus merumuskan langkah-langkah perbaikan guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Dalam arahannya, Kamius Junaidi menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Kutai Barat terus berkomitmen memperkuat sistem pelayanan publik yang cepat, mudah, nyaman, dan terintegrasi. Ia menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah merencanakan pembangunan gedung MPP yang lebih representatif di kawasan sekitar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Namun demikian, sambil menunggu realisasi pembangunan tersebut, pelayanan MPP yang saat ini berjalan harus tetap dioptimalkan.
“Melalui evaluasi ini kita ingin melihat sejauh mana pelaksanaan MPP berjalan sesuai harapan, sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala dan hambatan yang masih dihadapi agar dapat segera dilakukan pembenahan,” ujarnya.
Kamius menjelaskan bahwa keberadaan MPP merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mendukung reformasi birokrasi serta kebijakan pemerintah pusat untuk menghadirkan pelayanan yang lebih efektif dan efisien.
Menurutnya, MPP memiliki peran penting dalam menyatukan berbagai layanan dari perangkat daerah maupun instansi terkait dalam satu lokasi sehingga memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan.
Ia juga meminta agar dilakukan evaluasi terhadap jenis-jenis layanan yang saat ini tersedia di MPP. Beberapa layanan dinilai perlu ditinjau kembali efektivitas pelaksanaannya, termasuk layanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang dalam implementasinya memerlukan dukungan tenaga ahli serta pembiayaan yang tidak sedikit setelah beralih dari sistem Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
“Kita perlu memastikan bahwa layanan yang tersedia benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Evaluasi ini penting untuk mengetahui layanan mana yang efektif dan mana yang perlu dilakukan penyesuaian,” katanya.
Lebih lanjut, Kamius menekankan pentingnya sosialisasi kepada masyarakat agar keberadaan dan manfaat MPP dapat diketahui secara luas. Dengan meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap berbagai layanan yang tersedia, diharapkan pemanfaatan MPP juga semakin optimal.
Menurutnya, konsep pelayanan terpadu melalui MPP memberikan kemudahan karena masyarakat tidak perlu lagi mendatangi banyak kantor untuk mengurus berbagai kebutuhan administrasi. Seluruh proses dapat dilakukan di satu tempat dengan melibatkan berbagai organisasi perangkat daerah dan instansi terkait.
Di akhir arahannya, Pj. Sekda mengajak seluruh pihak yang terlibat untuk memberikan masukan dan saran konstruktif demi penyempurnaan pelaksanaan MPP ke depan. Ia berharap hasil evaluasi tersebut dapat menjadi dasar dalam menyusun langkah perbaikan sehingga pelayanan publik di Kabupaten Kutai Barat semakin berkualitas dan mampu memenuhi harapan masyarakat.
Rapat evaluasi tersebut dihadiri oleh sejumlah kepala perangkat daerah, perwakilan instansi terkait, serta unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Kutai Barat.
