SENDAWAR, Prokopim-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Barat (Kubar) terus memperkuat komitmen dalam mendorong perluasan akses serta peningkatan literasi keuangan masyarakat melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).
TPAKD merupakan forum koordinasi lintas instansi dan pemangku kepentingan di daerah yang diinisiasi oleh Otoritas Jasa Keuangan sejak 2016, dengan tujuan mempercepat inklusi keuangan dan memperluas akses layanan keuangan di daerah.
Wabup Kubar Nanang Adriani, mengatakan bahwa keberadaan TPAKD diarahkan untuk menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini masih memiliki keterbatasan akses terhadap layanan keuangan, khususnya pelaku UMKM dan masyarakat di wilayah pedesaan.
“Melalui TPAKD, pemerintah daerah berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat,”ujar Wabup, saat membuka Rapat Pleno Pembahasan dan Penetapan Program Kerja TPAKD Tahun 2026, di Ruang Rapat Diklat, Lantai 3 Kantor Bupati Kubar, Barong Tongkok, Jumat, (27/2/2026).
Wabup menjelaskan, pembentukan TPAKD merupakan tindak lanjut arahan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri bersama OJK, yang menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, regulator sektor keuangan, lembaga jasa keuangan, asosiasi, serta akademisi. Dengan komposisi lintas sektor tersebut, TPAKD diharapkan menjadi motor penggerak percepatan inklusi keuangan yang terarah dan terukur.
Berdasarkan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) beserta regulasi turunannya, TPAKD memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian target inklusi keuangan nasional. Oleh karena itu, pemerintah daerah bertanggung jawab memastikan seluruh program kerja TPAKD selaras dengan kebutuhan masyarakat serta prioritas pembangunan daerah.
Keberlanjutan program TPAKD juga mendapat dukungan melalui penguatan aspek perencanaan dan penganggaran dalam dokumen APBD setiap tahunnya, sehingga pelaksanaannya dapat dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan.
Secara nasional, OJK telah menyusun roadmap dan petunjuk teknis pelaksanaan TPAKD, termasuk berbagai model program seperti Simpanan Pelajar (SimPel), Simpanan Pemuda, Kredit atau Pembiayaan Melawan Rentenir, pembiayaan sektor prioritas, serta pengembangan ekosistem keuangan inklusif di wilayah pedesaan. Seluruh program tersebut dapat disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk di Kubar.
Melalui rapat pleno ini, Wabup berharap program kerja TPAKD Tahun 2026 disusun secara realistis, terukur, dan berdampak langsung bagi masyarakat, dengan fokus pada pemberdayaan UMKM, sektor pertanian, serta pelaku ekonomi kerakyatan. Perluasan literasi dan inklusi keuangan hingga ke tingkat kampung serta penguatan kolaborasi antar pemangku kepentingan juga menjadi perhatian utama.
“Keberhasilan TPAKD bukan diukur dari banyaknya program, tetapi dari sejauh mana program tersebut mampu meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang aman, terjangkau, dan berkelanjutan, serta berkontribusi pada penurunan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan,”tegasnya.
Sementara itu, Asisten 2 Sekkab Kubar Ali Sadikin, menyampaikan bahwa pelaksanaan program kerja TPAKD Kubar Tahun 2025 secara umum berjalan baik berkat sinergi antara pemerintah daerah, lembaga jasa keuangan dan pemangku kepentingan terkait.
Program Laku Pandai melalui kerja sama dengan agen bank telah mencapai target, sementara program peningkatan akses keuangan bagi pelajar masih perlu dioptimalkan agar capaian sesuai dengan target yang ditetapkan.
Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, pada Tahun 2026 TPAKD Kubar mengusulkan tiga program prioritas, yakni peningkatan akses keuangan bagi pelajar dengan target pembukaan 2.000 rekening baru, pengembangan Laku Pandai melalui delapan agen bank, serta pelaksanaan sosialisasi dan edukasi literasi keuangan sebanyak lima kali bagi pelajar dan masyarakat.
Dengan program tersebut, diharapkan pelaksanaan TPAKD ke depan semakin efektif, tepat sasaran, dan mampu memberikan dampak nyata dalam meningkatkan literasi serta inklusi keuangan masyarakat di Kubar. (KP6)
