KUTAI BARAT, PROKOPIM – Sejumlah pengusaha SPBU, AMPS, serta penyalur LPG di wilayah Kabupaten Kutai Barat mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Penyaluran BBM dan Distribusi LPG 3 kilogram yang diprakarsai Bagian Ekonomi Setkab Kutai Barat, Kamis (30/4) siang.
Rakor tersebut dipimpin langsung Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kutai Barat Kamius Junaidi, didampingi Staf Ahli Rustam, Kabag Ekonomi Setkab Iwan, perangkat daerah teknis, serta para camat.
Dalam kesempatan itu, Pj Sekda Kamius Junaidi membacakan sambutan Bupati Kutai Barat yang menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk respons pemerintah daerah terhadap dinamika konsumsi energi masyarakat yang terus berkembang. Selain itu, rakor juga bertujuan memastikan subsidi energi, khususnya BBM dan LPG tabung 3 kilogram, benar-benar tepat sasaran dan dirasakan masyarakat yang berhak.
“Dalam beberapa waktu terakhir, isu terkait BBM dan LPG 3 kilogram menjadi perhatian nasional, mulai dari potensi kelangkaan di beberapa daerah, penyalahgunaan distribusi oleh pihak yang tidak berhak, hingga fluktuasi harga yang berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat,” ujar Kamius saat membacakan sambutan Bupati.
Melalui rakor tersebut, pemerintah daerah ingin menyamakan persepsi sekaligus memperkuat sinergi antar seluruh pemangku kepentingan. Fokus pembahasan diarahkan pada beberapa hal penting, yakni memastikan ketepatan sasaran penyaluran subsidi, mencegah kelangkaan dan menjaga stabilitas harga, meningkatkan pengawasan terhadap pelanggaran distribusi, serta melakukan sinkronisasi data sebagai dasar pengambilan kebijakan yang tepat dan akurat.
Bupati menilai, apabila langkah-langkah tersebut dapat terlaksana dengan baik, maka manfaat besar akan dirasakan masyarakat. Di antaranya terwujudnya subsidi yang tepat sasaran, stabilitas harga dan pasokan yang terjaga, serta penguatan pengawasan dan penegakan aturan dalam distribusi BBM dan LPG.
Ia juga menegaskan bahwa pengendalian distribusi BBM dan LPG bersubsidi bukan sekadar persoalan teknis, tetapi juga menyangkut keadilan sosial. Jangan sampai subsidi yang seharusnya dinikmati masyarakat kecil justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak berhak.
Karena itu, seluruh pihak, baik pemerintah, aparat penegak hukum, distributor, maupun masyarakat diajak bersama-sama berkomitmen menjaga tata kelola distribusi energi yang transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
Ke depan, Pemerintah Kabupaten Kutai Barat diharapkan mampu terus meningkatkan stabilitas harga, menjamin ketersediaan stok, serta memperkuat pengawasan terhadap distribusi BBM dan LPG bersubsidi di seluruh wilayah. Sinergi dan kolaborasi yang kuat dinilai menjadi kunci utama dalam mewujudkan hal tersebut. (KP36)
