KUTAI BARAT, PROKOPIM – Bupati Kutai Barat Frederick Edwin menerima audiensi rombongan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalimantan Timur di ruang kerjanya, Rabu (29/4) siang. Dalam pertemuan tersebut, Bupati didampingi Asisten I Setdakab merangkap Plt.Inspektur Kubar Nopandel dan Irban 2 Suhartono.
Bupati Frederick Edwin menyampaikan apresiasi atas kunjungan jajaran BPKP ke Kabupaten Kutai Barat. Ia berharap sinergi antara Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dan BPKP terus terjalin dengan baik, khususnya dalam peningkatan kualitas pelaporan keuangan maupun administrasi pemerintahan.
Menurutnya, Pemkab Kutai Barat masih memerlukan dukungan, bimbingan, serta arahan dalam aspek perencanaan dan penganggaran daerah agar tata kelola pemerintahan semakin baik dan kesalahan yang pernah terjadi tidak terulang kembali.
“Kami berharap BPKP dapat menjadi mitra strategis bagi Pemkab Kutai Barat, terutama dalam memberikan masukan terhadap perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program pembangunan,” ujar Bupati.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur Edy Suharto menjelaskan bahwa saat ini BPKP tengah melaksanakan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran (Evran) Tahun 2026 di berbagai daerah di Kalimantan Timur.
Evaluasi tersebut difokuskan pada lima sektor strategis nasional, yakni pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan, dan penurunan stunting. Penilaian tidak hanya melihat realisasi anggaran, tetapi juga menilai sejauh mana perencanaan yang disusun mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan memberikan dampak nyata.
Melalui kegiatan itu, BPKP menegaskan komitmennya dalam membantu pemerintah daerah meningkatkan tata kelola, akuntabilitas, serta efektivitas pengelolaan keuangan dan pembangunan. Bentuk dukungan yang diberikan meliputi penguatan tata kelola keuangan daerah agar APBD lebih efisien dan transparan, pembinaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), pendampingan program prioritas pemerintah, optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), pencegahan korupsi, hingga evaluasi dan monitoring kinerja program daerah.
Dalam audiensi tersebut juga dibahas dukungan pemerintah daerah terhadap program prioritas nasional, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, dan Sekolah Rakyat. Selain itu, BPKP mendorong agar perangkat daerah terus memperkuat efisiensi anggaran, meningkatkan capaian kinerja pegawai, serta menggali potensi PAD secara optimal.
Rombongan BPKP yang berjumlah enam orang itu juga menegaskan fungsi utama lembaga tersebut, yakni melaksanakan audit, konsultasi, asistensi, evaluasi, pencegahan korupsi, serta pendidikan dan pelatihan di bidang pengawasan. Audiensi diharapkan semakin memperkuat kolaborasi antara Pemkab Kutai Barat dan BPKP dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan berdampak bagi masyarakat.(KP36)
