SENDAWAR, Prokopim-Persoalan kegagalan sistem pengereman atau rem blong masih menjadi ancaman serius dalam operasional kendaraan angkutan barang. Pemerintah pusat dan daerah kini mendorong peningkatan kompetensi pengemudi dan pengawasan teknis kendaraan untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas.
Hal itu mengemuka dalam Sosialisasi Kendaraan Angkutan Barang Yang Berkeselamatan serta Sistem dan Tata Cara Pengereman pada Kendaraan Berukuran Besar, di Amin Bioq Kenyah, Kompleks Taman Budaya Sendawar, Barong Tongkok, Kamis (21/5/2026).
Direktur Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan Ditjen Hubdat Yusuf Nugroho melalui Kepala BPTD Kelas II Kaltim Renhard Ronald menyebut tren kecelakaan kendaraan angkutan barang terus meningkat setiap tahun.
Data Korps Lalu Lintas Polri mencatat keterlibatan kendaraan angkutan barang dalam kecelakaan lalu lintas mencapai 29.174 unit pada 2025. Medium truck dan pick-up menjadi jenis kendaraan yang paling banyak terlibat kecelakaan.
“Kontribusi kecelakaan akibat kegagalan sistem pengereman juga terus meningkat dan mencapai puncaknya pada 2024. Hampir 11 persen kecelakaan dipicu rem blong,”ungkap Renhard.
Menurut dia, tingginya risiko kecelakaan tidak hanya berdampak pada keselamatan pengguna jalan, tetapi juga memicu kerusakan infrastruktur jalan dan kerugian ekonomi bagi perusahaan angkutan.
Karena itu, pemerintah menekankan pentingnya penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (SMK PAU). Salah satunya melalui pemeriksaan kendaraan sebelum perjalanan atau pre-trip inspection.
Selain itu, perusahaan diwajibkan memastikan armada menjalani uji berkala atau KIR dan memiliki dokumentasi kendaraan yang lengkap.
“Pengemudi kendaraan besar wajib memahami teknik pengereman yang benar, terutama saat melintasi medan ekstrem seperti jalan menurun dan menanjak,”katanya.
Sementara itu, Bupati Kutai Barat (kubar) Frederick Edwin melalui Plh Sekkab Kubar Yuli Permata Mora mengatakan keselamatan transportasi jalan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh pelaku usaha transportasi.
Dia menegaskan pemerintah daerah mendukung penuh upaya peningkatan keselamatan angkutan barang, termasuk penerapan program nasional Zero ODOL 2027.
“Kita ingin mewujudkan sistem transportasi yang aman, tertib, dan mampu mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan,”ujarnya.
Pemkab Kubar berharap sosialisasi tersebut mampu melahirkan perubahan perilaku pengemudi dan perusahaan angkutan agar lebih mengutamakan keselamatan dalam setiap perjalanan. (KP6)
