SENDAWAR-Ketiadaan SPBU maupun APMS di Kecamatan Penyinggahan membuat warga, terutama nelayan, harus membeli Pertalite dengan harga jauh di atas harga resmi. Kondisi itu memicu keluhan masyarakat yang berharap pemerintah segera menghadirkan akses BBM bersubsidi di wilayah mereka.
Camat Penyinggahan Edy Murhamdi mengungkapkan, persoalan distribusi BBM menjadi salah satu aspirasi terbesar yang diterimanya sejak menjabat sekitar dua bulan lalu. Menurutnya, warga selama ini bergantung pada pasokan Pertalite dari Kecamatan Muara Pahu hingga Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara.
“Karena di Penyinggahan belum memiliki SPBU maupun APMS, masyarakat harus membeli BBM dari luar daerah. Akibatnya, harga Pertalite di tingkat eceran mencapai sekitar Rp16 ribu per liter,”ujar Edy Murhamdi, Kamis (30/7/2026)
Kondisi tersebut dinilai sangat memberatkan masyarakat, khususnya nelayan yang setiap hari bergantung pada BBM untuk mencari ikan di Sungai Mahakam. Karena itu, pihaknya berharap pemerintah dapat menghadirkan layanan penyaluran BBM bersubsidi di Penyinggahan.
“Kami berharap nelayan bisa menikmati Pertalite bersubsidi dengan harga sekitar Rp10 ribu per liter melalui SPBU atau APMS,”harapnya.
Keluhan serupa disampaikan nelayan Penyinggahan, Saripudin. Dia mengaku kesulitan memperoleh Pertalite bersubsidi. Kalaupun tersedia, harganya jauh lebih mahal dibandingkan harga resmi di SPBU maupun APMS.
“Selisihnya mencapai Rp6 ribu per liter. Kami membeli sekitar Rp16 ribu, sedangkan di SPBU hanya Rp10 ribu per liter,”katanya.
Menanggapi aspirasi tersebut, Bupati Kubar Frederick Edwin memastikan pemerintah daerah akan berupaya mencari solusi atas persoalan distribusi BBM di wilayah-wilayah yang belum terlayani.
“Terkait pendistribusian BBM di wilayah Kubar, tentu akan kami upayakan penanganannya melalui koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah provinsi agar masyarakat, khususnya nelayan, mendapatkan akses BBM bersubsidi dengan lebih mudah,”tegasnya. (KP6)
