SENDAWAR-Pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) memaksa kepala daerah di Kalimantan Timur (Kaltim) menutup barisan. Tak ingin kapasitas fiskal daerah terus tergerus, para bupati dan wali kota sepakat bersatu memperjuangkan hak daerah kepada pemerintah pusat.
Komitmen itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipimpin Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud didampingi Wakil Gubernur Seno Aji, di Ruang Rahayu Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda, Senin (3/8/2026).
Bupati Kutai Barat (Kubar) Frederick Edwin menghadiri rakor tersebut didampingi Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Erik Victory bersama seluruh kepala daerah se-Kaltim.
Pertemuan itu menjadi forum menyamakan sikap menyikapi dampak pemangkasan TKD yang membebani keuangan daerah.
Gubernur Rudy Mas’ud mengungkapkan, berkurangnya transfer dari pemerintah pusat membuat postur APBD di berbagai daerah mengalami tekanan. Dampaknya, persentase belanja pegawai meningkat, sementara hampir seluruh kabupaten/kota juga masih menunggu pembayaran dana kurang salur dari pemerintah pusat yang nilainya mencapai triliunan rupiah.
Karena itu, Rudy Mas’ud mengajak seluruh kepala daerah menyampaikan aspirasi secara bersama kepada pemerintah pusat, khususnya Menteri Keuangan dan Presiden Prabowo Subianto.
“Provinsi dan kabupaten/kota adalah satu tubuh. Persoalan ini harus kita perjuangkan bersama,”tegasnya.
Menurut Rudy, perjuangan tersebut akan difokuskan pada penyelesaian dana kurang salur, Dana Bagi Hasil (DBH), serta Dana Alokasi Umum (DAU). Dalam waktu dekat, ia berencana membawa seluruh bupati dan wali kota menemui pemerintah pusat untuk meminta kepastian solusi.
“Kita datang baik-baik untuk mencari solusi terkait dana kurang salur dan TKD,” ujarnya.
Rudy Mas’ud berharap pemerintah pusat memberi perhatian lebih kepada daerah penghasil migas dan batu bara seperti Kaltim melalui kebijakan TKD yang lebih berkeadilan. Dengan fiskal daerah yang lebih kuat, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat diyakini dapat berjalan lebih optimal.
“Tujuan akhirnya sederhana, APBD lebih kuat agar pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kaltim semakin meningkat,”tandasnya.
Rakor turut dihadiri seluruh kepala daerah se-Kaltim. Sementara Kabupaten Penajam Paser Utara diwakili Sekkabnya. (KP6)
