SENDAWAR, Prokopim-Pemkab Kutai Barat (Kubar) mencatat realisasi pendapatan daerah pada Semester I Tahun Anggaran 2026 mencapai Rp1,293 triliun atau 43,57 persen dari target Rp2,968 triliun. Sementara itu, realisasi belanja daerah baru menyentuh Rp914,863 miliar atau 25,51 persen dari pagu yang targetkan Rp3,585 triliun.
Data tersebut disampaikan Bupati Kubar Frederick Edwin dalam Rapat Paripurna XII Masa Sidang II DPRD Kubar dengan agenda penyampaian Laporan Realisasi Semester I APBD dan Prognosis Enam Bulan Berikutnya Tahun Anggaran 2026, Rabu (29/7/2026), di Ruang Sidang Utama DPRD Kubar. Pada rapat tersebut, dipimpin Ketua DPRD Ridwai didampingi Wakil Ketua I Agustinus dan Wakil Ketua II Sepe Martinus.
Bupati menjelaskan, laporan tersebut bertujuan memberikan gambaran kemajuan pelaksanaan APBD selama Januari-Juni 2026, termasuk berbagai kendala yang dihadapi serta proyeksi pelaksanaan anggaran hingga akhir tahun. Laporan ini menjadi bahan evaluasi sekaligus dasar dalam penyusunan perubahan APBD apabila diperlukan.
“Perkiraan pendapatan dan belanja enam bulan berikutnya menjadi dasar dan pertimbangan untuk menetapkan perubahan APBD, baik berupa penambahan, pengurangan maupun pergeseran antar komponen belanja,”ujarnya.
Dari sisi pendapatan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan Rp247,407 miliar dan telah terealisasi Rp104,370 miliar atau 42,18 persen. Pendapatan transfer terealisasi Rp1,188 triliun atau 44,15 persen dari target Rp2,691 triliun. Sementara lain-lain pendapatan daerah yang sah baru terealisasi Rp460,397 juta atau 1,59 persen dari target Rp28,903 miliar.
Untuk belanja daerah, realisasi belanja operasi mencapai Rp779,442 miliar atau 34,75 persen dari target Rp2,242 triliun. Belanja modal baru terealisasi Rp21,103 miliar atau 2,10 persen dari target Rp1,002 triliun. Belanja tidak terduga belum terealisasi, sedangkan belanja transfer mencapai Rp114,317 miliar atau 34,45 persen dari target Rp331,801 miliar.
Pada sektor pembiayaan, penerimaan pembiayaan daerah mencapai Rp1,624 triliun atau 260,93 persen dari target Rp662,396 miliar. Adapun pengeluaran pembiayaan yang dianggarkan Rp5 miliar belum terealisasi.
Frederick menegaskan, pemerintah daerah akan terus mengoptimalkan pendapatan sekaligus mempercepat pelaksanaan belanja agar target APBD 2026 dapat tercapai hingga akhir tahun.
Ia berharap serapan belanja daerah pada enam bulan mendatang mampu mencapai 100 persen, dengan asumsi dana transfer dari pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Kaltim dapat disalurkan tepat waktu.
Menurutnya, realisasi pembiayaan juga akan bergantung pada perkembangan pendapatan daerah. Apabila terjadi defisit anggaran, akan ditutup melalui surplus pembiayaan neto. Sebaliknya, jika terjadi surplus anggaran, pemerintah daerah dapat mengusulkan peraturan daerah mengenai pemanfaatan surplus tersebut.
Bupati menambahkan, laporan yang disampaikan dalam rapat paripurna masih berupa gambaran umum realisasi APBD hingga 30 Juni 2026. Rincian lengkapnya tercantum dalam dokumen Laporan Realisasi Semester I APBD dan Prognosis Enam Bulan Berikutnya Tahun Anggaran 2026 yang telah disampaikan kepada DPRD. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada DPRD dan seluruh pemangku kepentingan atas dukungan terhadap pelaksanaan pembangunan daerah. (KP6)
